makalah keterbukaan dan keadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan dan keadilan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara yang demokratis, stabil, dan kuat serta baik (Good Government). Perlu adanya upaya mewujudkan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bernegara tersebut yang dilakukan oleh komponen bangsa yang sadar terhadap hukum dan tanggung jawabnya. Keterbukaan dan jaminan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keterbukaan bertolak dari kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun penyelenggara negara.

Sebuah masyarakat tertata dengan baik, jika tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya tetapi juga mendapatkaan rasa keadilan yang sama. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua disebutkan “...negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia memperoleh hak dan kewajiban yang sama atas keterbukaan dan keadilan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika ada keterbukaan dan keadilan. Aspirasi dan pendapat ditampung dan diseleksi, lalu dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Semua aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan mempermudah bangsa untuk mencapai keadilan, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bisa melalui lembaga perwakilan, selain itu jaminan untuk mengeluarkan aspirasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.

Kenyataanya penegakan hukum di Indonesia ditandai oleh berbagai kasus kontroversial dalam aspek penegakan peradilan. Contohnya kasus mbok Minah yang diadili dengan tuduhan mencuri dua buah biji kakau, pencuri kapas, pencuri semangka, dan seterusnya. Lembaga yang seharusnya menjadi tempat dan harapan pencari keadilan justru menjauhkannya, yang mestinya menjaga martabat dan harga diri hukum malah menodainya dengan berbagai keputusan yang dirasa kurang adil oleh sebagian besar pelaku hukum. Hal ini menimbulkan ketidak puasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun. Kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman dan melindungi, tapi justru sangat menekan, membuat sumpek, sekaligus tak memberi harapan. Perlu adanya keterbukaan dan keadilan dalam lembaga pemerintah agar terjadi transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

B.  Rumusan Masalah

1.    Apa pengertian dari keterbukaan dan keadilan ?

2.    Bagaimana pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?

3.    Bagaimana ciri-ciri dari keterbukaan dan keadilan ?

4.    Bagaimana sikap dari keterbukaan dan keadilan ?

5.    Bagaiman upaya  peningkatan  keadilan  dan  keterbukaan ?

C.  Tujuan  Pembahasan  Masalah

          Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis membuat makalah ini adalah sebagai berikut: 

1.      Mengetahui pengertian dari keterbukaan dan keadilan ?

2.    Mengetahui pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?

3.    Mengetahui ciri-ciri dari keterbukaan dan keadilan ?

4.    Mengetahui sikap dari dari keterbukaan dan keadilan ?

5.    Mengetahui upaya  peningkatan  keadilan  dan  keterbukaan ?

D.      Metedologi

Dalam penyajian pembahasan makalah ini memakai beberapa metode di antaranya sebagai berikut:

1.      Melakukan kajian pustaka beberapa buku literatur yang membahas tentang pembahasan dalam pembuatan makalah.

2.      Melakukan Browsing di internet untuk mencari data-data penting yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan makalah ini

BAB  II

PEMBAHASAN

A. Makna  Keterbukaan  dan  Keadilan

      Keterbukaan   dan  keadilan  merupakan  hal  penting  yang  diperlukan  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  demokrasi.  Oleh  karna  itu,  kita  perlu  mengembangkan  sikap  keterbukaan  dan  keadilan  dalam  kehidupan  sehari-hari.

1. Pengertian  keterbukaan

Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktifitas yang merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, dan mau menerima pendapat dari orang lain. Keterbukaan  yang  dimaksudkan  adalah  keterbukaan  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Salah  satunya  adalah  keterbukaan  dalam  iklim  politik  dimana  setiap  warga  negara  berhak  mengemukakan  pendapatnya  sejauh  tidak  bertentanga  dengan  semangat  pancasila  dan  UUD  1945.  Jika  keterbukaan  itu  dimaksudkan  untuk  menjunjung  tinggi  dasar  negara  kita,  maka  keterbukaan  ini   hendaknya  benar-benar  ditegakkan  dalam  kesatuan  nafas  dengan  semangat  pancasila  dan  UUD  1945.

Sebuah  pemerintah dikatakan  terbuka  apabila  memenuhi  4 yaitu;

a)       Pemerintah  menyediakan  berbagai  informasi  mengenai  kebijakan  yang  ditempuhnya.  Berbagai  informasi  itu  antara  lain  kebijakan  pemerintah  dan  pertimbangan  yang  mendasari  kebijakan  tersebut,  peraturan  dan  proses  pelaksanaan  kebijakan  itu,  serta  biaya  dan  dampak  yang  mungkin  terjadi.

b)      Masyarakat  dan  media  massa  memiliki  kesempatan  luas  untuk  mengetahui  isi  berbagai  dokumen  pemerintah  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (melalui  parlemen).

c)      Terbukanya  sidang  pemerintah  bagi  masyarakat  dan  media  massa.  Keterbukaan  itu  menyangkut  sidang  eksekutif  dan  komisi-komisi,  maupun  notulen  hasil  rapat.

d)     Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah  secara  terencana.konsultasi  publik  tersebut  menyangkut  kepentingan  yang  dikenakan  dengan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  penyebarluasan  informasi  dan  masukan  yang  diterima  oleh  pemerintah  serta  berbagai  pihak.

Selain  itu,  meskipun adanya  keterbukaan  sudah  barang  tentu  tidak  semuanya  boleh  diungkapkan  kepada  umum.  Pornografi  dan  pornoaksi  misalnya,  tidak  boleh  dipublikasikan  dengan  dalih  keterbukaan atau  kebebasan.  Kita  telah  sepakat  bahwa  keterbukaan  itu  bukan  tanpa  batas.  Keterbukaan  tanpa  batas  memperbesar  peluang  timbulnya  konflik  yang  selalu  dikendalikan,  yang  akhirnya  menjurus  kearah  timbulnya  kekerasan  dan  kekacauan.  Itu  yang  harus  kita  hindari.

Negara  dan  bangsa  kita  juga  bisa  menutup  diri  dari  segala  pengaruh  yang  datang  dari  luar. Kemajuan  IPTEK,  pola  hidup  dan  pola  berfikir,  serta  berpakai  konsep  yang  siap  pakai  untuk  suatu  pembaruan  harus  kita  terima  dengan  tangan  terbuka.  Namun  sebaliknya,  suasana  keterbukaan  ini  bukan  berarti  negara  kita  serba  terbuka,  sehingga  kita  seakan-akan   menjadi  penampung  semua  yang  datang  dari  luar.  Kita  harus  berusaha  memilih  dan  memilah  mana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  kita  dan  mana  yang  tidak.  Kita  harus  tetap  waspada  karena  tidak  semua  kemajuan  dari  luar  itu  cocok  dengan  keperibadian  bangsa  kita.

2.  Ciri-ciri  keterbukaan

          Keterbukaan  merupakan  sikap  yang  dibutuhkan  dalam  harmonisasi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  ciri-ciri  keterbukaan  adalah;

a)      Terbuka  dalam  proses  maupun  kebijakan  publik.

b)      Menjadi  dasar  atau  pedoman  dalam  dialog  dan  berkomunikasi.

c)      Berterus terang  dan  tidak  menutup-nutupi  kesalahan  dirinya  maupun  yang  dilakukan  orang   lain .

d)     Tidak  merahasiakan  sesuatu  yang  berdampak  pada  kecurigaan  orang  lain.

e)      Bersikap  hati-hati  dan  selektif  dalam  menerima  dan  mengolah  informasi  dan  manapun  sumbernya. 

f)       Toleransi  dan  tenggang  rasa  terhadap  orang  lain.

g)      Mau  mengakui  kelemahan  atau  kekurangan  dirinya  atas  segala  yang  dilakukan.

h)      Sangat  menyadari  keberagaman  dalam  berbagai  bidang kehidupan.

i)        Mau  bekerja  sama  dan  menghargai  orang  lain.

j)        Mau  dan  mampu  beradaptasi  dengan  berbagai  peubahan  yang  terjadi.

3.      Pengertian  keadilan

Keadilan berasal  dari  kata  ‘’adil’’  yang  terambildari  bahasa  arab  ‘’adl’’.  Kamus-kamus  bahasa  arab  menginformasikan  bahwa  kata  ini  pada  mulanya  berarti  ‘’sama’’.  Persamaan  tersebut  sering  dikaitkan dengan  hal-hal  yang  bersifat  imaterial.  Dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia  [KBBI],  kata  ‘’adil’’  diartikan  [1]  tidak  berat  sebelah  atau  tidak  memihak  [2]  berpihak  kepada  kebenaran,  dan  [3]  sepatutnya  atau  tidak  sewenang – wenang.

Senada  dengan  arti  adil  dalam  KBBI,  W.J.S  poerwadaminta  berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  tidak  berat  sebelah,  sepatutnya  tidak  sewenang-wenang.  Sementara  itu  menurut  KBBI  keadilan  berarti  sifat  perbuatan  perlakuan  yang  adil.  Jadi  keadilan  dapat  diartikan  sebagai  perlakuan  atau  perbuatan  yang  dalam pelaksanaanya  memberikan  kepada  pihak  lain  sesuatu  yang  semestinya  harus  diterimanya.  Dalam  pengertian  keadilan  terkandung  makna  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  tanpa  mengalami atau adanya paksaan, sehingga masing-masing pihak mendapat  kesempatan  yang  sama  dalam  memberi  hak  serta  menerima  kewajiban  yang  selaras.

Keadilan  merupakan  sesuatu  hasil pengambilan  keputusan  yang  mengandung  kebenaran, tidak memihak, dapat  dipertanggung  jawabkan,  dan  memperlakukan  tiap  orang  pada  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum. Orang  romawi  kuno  yang  sangat   arif  dalam  hukum  mengatakan  ‘’keadilan  itu  tribuere  suum  cuique’’  [memberikan  kepada  setiap  orang  apa  yang  jadi  empunya].  Karena  itu  setiap  pejuang  keadilan  selalu  berusaha  agar  setiap  orang  memperoleh  apa  yang  menjadi  haknya. karena  seseorang  mempunyai  hak.  Maka  saya  wajib  memberikannya.  Sebab  itulah  yang  menjadi   miliknya.  Dengan  berbuat  begitu,  berarti  saya  telah  bertindak  adil.

             Kata  keadilan  bisa  menunjukan  pada  suatu  keadaan,  tuntutan  dan keutamaan. sebagai  keadaan,  keadilan  mengatakan  bahwa  semua  pihak  memperoleh  apa  yang  menjadi  hak  mereka  dan  diperlakukan  yang  sama.  Sementara  sebagai  tuntutan,  keadilan  menuntut  agar  keadaan adil  itu  diciptakan,  baik  dengan  jalan  mengambil  tindakan-tindakan  yang  diperlukan  maupun  dengan  jalan  mnjauhkan  diri  dari  tindakan  yang  tidak  adil.  Maka  keadilan  pada  hakikatnya  adalah  memperlakukan  seseorang  atau  pihak  lain sesuai  dengan  haknya.

Hakikat  keadilan  dalam  pancasila,  UUD 1945,  dan  GBNH,  kata adil  terdapat  pada ;

a)      Pancasila  yaitu  sila  kedua  dan  kelima 

b)      Pembukaan  UUD  1945 yaitu  alinea  II  dan IV

c)      GBNH 1999-2004  tentang  visi. 

4.  Macam-macam  keadilan              

Ada  beberapa  macam  pendapat  tentang  macam-macam  keadilan.  Dua  diantaranya  adalah  pendapat  Aristoteles  dan  Prof. Dr  Notonegoro  seperti  berikut.

a.  Aristoteles

Menurut  Aristoteles, keadilan  dapat  dibedakan  menjadi  empat  macam  sebagai berikut.

1)         Keadilan  distribusi,  yaitu  kedilan  berhubungan  dengan  distribusi  jasa  dan  kemakmuran  menurut  kerja  dan  kemampuan.

2)         Keadilan  kumulatif, yaitu  keadilan  yang  berhubungan  dengan  persamaan yang  diterima  oleh  setiap  orang  tanpa  melihat  jasanya.

3)         Keadilan  kodrat,  yaitu  keadilan  yang  bersumber  pada  kodrat  pada  hukum  alam.

4)         Keadilan  konvensional,  yaitu  keadilan  yang  mengikat  warga  negara  karena  dikukuhkan  melalui  jalan  kekuasan.

b.  Prof. Dr.  Notonegoro

             Menurut  Prof. Dr. Notonegoro,  keadilan  dapat  dibedakan  menjadi  lima  macam  yaitu  empat  macam  sama  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles  yaitu  keadilan  distribusi,  keadilan  komulatif,  keadilan  kodrat,  dan  keadilan  konvensional.  Selanjutnya,  Prof. Dr. Notonegoro  menambah  satu  lagi  hingga  semuanya  menjadi  lima,  yaitu  keadilan  legislatif.  Keadian  legislatif  atau  keadilan  hukum  yaitu  adalah  keadilan  yang  didasarkan  pada  berbagai  pada  peraturan  yang  berlaku [hukum  positif].

c.  Plato

Sedangkan menurut  Plato,  keadilan  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam yaitu sebagai berikut ;

1)      keadilan  moral,  yaitu  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  adil  secara  moral  apabila  telah  mampu  memberikan  perlakuan  yang  seimbang  antara  hak  dan  kewajibannya.

2)      keadilan  prosedural,  yaitu  apabila  seseorang  telah  mampu  melaksanakan  perbuatan  adil  berdasarkan  tata  cara  yang  telah  diterapkan.

d. Thomas  hobbes 

       Thomas  hobbes  menjelaskan  suatu  perbuatan  dikatakan  adil  apabila  telah  didasarkan  dengan  perjanjian  yang  disepakati.

f.  Panitia  ad-hoc  MPRS  1966

1)      Keadilan  individual, yaitu  keadilan  yang  bergantung  pada  kehendak  baik  atau  kehendak  buruk  masing-masing  individu.

2)      Keadilan  social,  yaitu  keadilan  yang  pelaksanaannya  terkandung  pada  struktur  yang  terdapat  pada  bidang  politik  ekonomi,  social-budaya  dan  ideologi. 

5.  Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan

Negara neningkatkan spesialisasinya dibidang keamanan dan ketertiban umum, yang berarti menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warga negaranya. Negara meningkatkan spesialisasi di bidang pertahanan

Negara meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan dalam negeri, melalui terlaksananya hubungan timbal-balik yang erat antara unit pemerintahan pusat dan unit-unit pemerintahan terkecil. Aktivitas tersebut ada yang bersifat routine (rutin), dan ada pula yang bersifat future (perencanaan kedepan).

a)      Aktifitas yang bersiafat rutin selalu dilakukan secara berulang-ulang, seperti pemeliharaan kesehatan rakyat, perawatan invrastruktur, atau pemungutan pajak.

b)      Aktifitas yang bersifat future adalah persiapan untuk menghadapi masa depan.

Sehubungan dengan ini, James Wilford Garner berpendapat bahwa Negara memiliki 3 tujuan berikut:

1)      Tujuan Negara yang asli (utama, langsung)

2)      Tujuan Negara sekunder

3)      Tujuan Negara dalam bidang peradaban

B. Pentingnya  Keterbukaan  dan  Keadilan  dalam  kehidupan  Berbangsa

dan  Bernegara

           Berbicara  tentang  pentingnya  kterbukaan dan  dan  keadilan  mengingatkan  kita  pada  Tap  MPR  RI n No.VI/MPR/2001 tentang  eika  kehidupan  berbangsa.  Pada  pokok-pokok  etika  kehidupan  berbangsa  dinyatakan  hal-hal  berikut  ini

1. Etika politik  dan  pemerintah

          Etika  politik  dan  pemerintah  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih,  efisien,  serta  menumbuhkan  suasana  politik  yang  demokratis,  bercirikan  keterbukaan,  rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi  rakyat, menghargai  perbedaan,  jujur  dalam  persaingan, kesediaan untuk  menerima  pendapat yang  lebih  benar,  serta  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia, keseimbangan  hak  dan  kewajiban  dalam  kehidupan berbangsa. Etika pemerintah mengamanatkan agar  penyelenggara  negara  memiliki rasa kepedulian tinggi dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik,  siap  mundur  apabila  merasa  dirinya  telah  melanggar  kaidah  dan  sistem  nilai  apapun  dianggap  tidak  mampu  memenuhi  amanat  masyarakat,  bangsa  dan  negara.

            Masalah  potensial  yang  dapat  menimbulkan  permusuhan  dan  pertentangan  diselesaikan  secara  musyawarah  dengan  penuh kearifan  dan  kebijaksanaan  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  budaya, dengan  tetap  menjunjung  tinggi  perbedaan  sebagai  suatu  yang  manusiawi  dan  alamiah. Etika  politik  dan  pemerintahan  diharapkan  mampu  menciptakan  suasana  harmonis  antar  pelaku  dan  antar  kekuatan  sosial  politik  serta  antar  kelompok  kepentingan  lainnya  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemajuan  bangsa  dan  negara  dengan  mendahulukan  kepentingan  bersama  dari  pada  kepentinga  pribadi  atau  golongan.

            Sebagai  contoh  masalah  rekrutmen  politik  adalah  proses  pengisian  jabatan  politik  dalam  sebuah  negara  agar  sistem politik  dapat  memfungsikan  dirinya  dengan  sebaik-baiknya,  guna  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Biasanya,  proses  rekrutmen  tersebut  dilakukan  secara  terbuka,  semi  tertutup,  bahkan  secara  tertutup.  Derajat  keterbukaan  rekrutmen  Akan sedikit  banyak  ditentukan  oleh  derajat  pelaksanaan  demokrasi  alam  sebuah  negara.  Dengan  rekrutmen  terbuka,  maka  negara  dapat  memilih  orang  yang  betul-betul  memiliki  integrasi  pribadi  yang  baik,  berakhlak  mulia,  dan  dengan  demikian  ia  akan  menjadi  amanah  terhadap  jabatan  yang  dipercaya  kepadanya.

2. Etika  penegakan  hukum yang  berkeadilan

             Etika  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dimaksudkan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  bahwa  tertib  sosial,  ketenangan,  dan  ketentraman  hidup  bersama  hanya  dapat  diwujudkan  dengan  ketaatan  terhadap  hukum  dan  seluruh  peraturan  yang  berpihak  pada  keadilan.  Keseluruhan  aturan  hukum  yang  menjamin  tegaknya  supremasi  dan  kepastian  hukum  sejalan  dengan  upaya  pemenuhan  rasa  keadilan  hidup  serta  berkembang  dalam  masyarakat. Etika  ini  menicayakan  penegakan  hukum  secara  adil,  perlakuan  yang  aman,  dan  tidak  diskriminatif  terhhadap  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum  dan  menghindarkan  penegakan  hukum  secara  salah  alat  kekerasan  serta  bentuk-bentuk  manipulasi  hukum  lainnya.  Dengan  demikian,  apabila  seseorang  mendapat  jaminan keadilan  dan  hukum  serta  kehidupan  masyarakat,  maka  akan  tercipta  ketertiban  sosial,  ketenangan,  dan  ketentraman  hidup  bersama  serta  akan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.

C.  Penyelenggaraan Pemerintah yang tidak Transparan 

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya sehingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang di kuasai.

Prilaku birokasi selalu di warnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang kekuasaanya lebih rendah. Ini berdampak pada lemahnya kreatifitas dan efektifitas pelayanan public. Selain itu, pada akhirnya birokrat bawahan tidak mempunyai inisiatif sendiri.

Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hokum secara menyuluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat, serta perubahaan pola piker dan komitmen pemerimtah serta partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karier dan pejabat politik, baik birokrasi pusat maupun daerah. Menurut Eko Prasojo (2005), ada dua arah yang harus di tuju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia.

2. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan

              Pendapat tentanga penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa “ The power Tends To Corrupt . . .” (kekuasaan cenderung unruk korup). Bahkan , “. . . And Absolute Power corrupts Absolutely ” ( . . . dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korup yang absolut pula).

             Pendapat di atas tampaknya cocok dengan kondisi pemerintahan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun di bawah kekuasaan pemerintahan orde baru yang otoriter. Untuk melaksanakan keinginan politik (Political Will ) dari MPR tersebut, di bentuklah Undang-undang baru sebagai berikut.

1)      UU No.28 tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Keluarnya UU ini berarti UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi diperbaharui.

2)      Presiden selaku kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) berdasarkan Keppres No. 127 tahun 1999 sebagai lembaga independen.

     Ternyata upaya di atas hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan semata.

Dalam laporan Word Economic Forum yang berjudul The Global Competitiveness Report 1999, kondisi Indonesia yang tertburuk di antara 59 negara yang di teliti.

Adapun dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut.

a)      Tumbuh dan berkembangnya KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) ada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkat.

b)      Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun straregi bagaimana modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadilah berbagai “penyunatan” anggaran bagi rakyat miskin.

c)      Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas public akan terus dikurang (mungkin sampai 0%)

d)     Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. akibatnya, masyarakatb yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan.

3. Akibat  penyelenggaraan  pemerintah  tidak  transparan 

              Akibat  penyelenggaraan  pemerintah  yang  tidak  transparan  sangat  merugikan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  segala  bidang.  Akibat  tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  bentuk  KKN  [korupsi, kolusi,  dan  nepotisme]. 

a)      Korupsi   yaitu  suatu  penyelewengan  dan  penggelapan  terhadap  uang  negara/perusahaan untuk  kepentingan  pribadi,  golongan  atau  orang  lain.  Contoh;  kasus  korupsi  ahmad  fathonah  impor  daging  sapi.

b)      Kolusi  yaitu  suatu  kerja  sama  secara  rahasia  untuk  maksud  yang  tidak  terpuji  atau  persekongkolan  antara  pengusaha  dengan  pejabat.  Contoh;  suatu  proyek  yang  ditenderkan  secara  umum  kepada  pihak  swasta  sering  terjadi  kolusi  antara  oknum  pejabat  yang  terkait  dengan  pengusaha  swasta  yang  berusaha  memenangkan  tender  tersebut.  Akhirnya,  hasil  tender  tidak  objektif  dan  hasil  pekerjaan  berkualitas  rendah  sehingga  cepat  rusak.

c)      Nepotisme  yaitu  suatu  kecendrungan  untuk  mengutamakan  atau  menguntungkan  sanak  saudara  terutama  jabatan  atau  pangkat.  Dengan  kata  lain,  suatu  tindakan  untuk  memilih  kerabat  atau  sanak  saudara  sendiri  atau  teman-teman  terdekatnya  untuk  memegang  atau  menguasai  suatu  instansi  atau  jabatan.  Contoh;  pengangkatan  pegawai  atau  pejabat  dalam  suatu  instansi  terdapat  kecendrungan  untuk  merekrut  anggota  keluarga  dan  teman-temannya.  Sedangkan,  orang  lain  meskipun  sudah  memenuhi  syarat  masih  melalui  proses  yang  panjang,  sulit,  dan  tidak  jarang  menemui  kegagalan.

          Tindakan-tindakan  semacam  ini  selain  merugikan  bangsa  dan  negara,  juga  akan  melahirkan  pemimpin  dan  pejabat  yang  tidak  berkualitas,  serta  tidak menguasai  bidangnya.  Hal  ini  akan  mudah  menimbulkan  KKN  serta  penyalahgunaan   kekuasaan  yang  semakin  merugikan  bangsa  dan  negara.

D. Sikap  Keterbukaan  dalam Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara 

          Sikap  terbuka  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sesungguhnya tidak  berbeda  dengan  sikap  hidup  sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku. Segala  tindakan  kita  harus  sesuai  kaidah-kaidah  kebenaran.  Setiap  warga  negara  memiliki  kewajiban  untuk  mempunyai  sikap  tersebut,  apalagi  para  pejabat  penyelenggara  negara.  Negara  mempunyai  kewajian  utama  untuk  mewujudkan  sikap  terbuka  sebagai contoh  dan  acuan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  seluruh  warga  negara.  Misalnya  saja  dalam  penentuan  kewajiban  publik. Keterbukaan  dalam  menentukan  kebijakan  publik  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  mengikutsertakan  publik  atau  warga  negara  dalam  membuat  kebijakan  publik. Salah  satu  contohnya  yang  sudah  terlaksana  dinegara  indonesia  adalah pelaksaan  pemilu  baik  untuk  memilih  presiden,  kepala  daerah  maupun  wakil-wakil  rakyat  yang  melibatkan  rakyat  secara  langsung.  Dengan  melibatkan  rakyat  secara  langsung  dalam  pemilu,  maka  hasil  pemilu  akan  direspon  baik  oleh  seluruh  rakyat  indonesia.  Lain  halnya  jika pemilu  tidak  melibatkan  rakyat  secara langsung,  bisa  jadi  rakyat  akan  curiga  ada  permainan  politik  dalam  perolehan  hasil  pemilu.  Hal  tersebut  jelas  akan  menghasilkan  kebijakan  publik  kontroversial.

Contoh  lain  sikap keterbukaan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  upaya  pemberantasan  korupsi  secara  transparan.  Transparan  dalam  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  pemerintah  indonesia  antara  lain  ditunjukan  dengan  cara;

1)      Keterbukaan  politik  tentang  aset  dan  pendapat  pejabat  publik,  politis  dan  legislator.

2)      Keterbukaan  publik  tentang  konstribusi  perorangan  atau  perusahaan  terhadap  kampanye  politis.

3)      Publikasi  tentang  perusahaan  yang  masuk  daftar  hitam  karena  perkara  suap  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.

4)      Kebebasan  informasi  hukum  dengan  kemudahan  akses  untuk  seluruh  informasi  pemerintahan.

E.  Sikap Keadilan  dalam  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara

Untuk  menumbuhkan  dan  memantapkan  keadilan  dan  kebenaran  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  perlu  kita  kembangkan  sikap  taat  asas  serta  rasa  memiliki  dalam  kehidupan  kita sehari-hari.  Sikap  taat  asas  dapat  beruba  sikap  perilaku  yang  merasa  malu  dan  menyesal  apabila  telah  berbuat  salah,  sewenang-wenang  serta  melanggar  peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  sikap  rasa  memiliki  merupakan  sikap  perilaku  yang  turut  membina  dan  melestarikan  keutuhan  wilayah  indoesia.  Sikap  ini  dapat  kita  wujudkan  melalui  sikap  tidak  melecehkan  seni budaya  daerah,  tidak  melanggar  etika  setiap  daerah,  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  merusak  dan  bertanggung  jawab atas  lingkungan  sekitar.

      Dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa’’sesungguhnya kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh  sebab  itu,  maka  penjajahan  diatas  dunia  harus  dihapukan  karena  tidak  sesuai  dengan  peri kemanusian  dan  peri keadilan’’. Kata perikeadilan  menunjukan  bahwa  bangsa  indonesia  menghendaki  dan  menjunjung  tinggi  keadilan.  Segala  ketidakadilan  termasuk  penjajahan  yang  harus  diberantas  dan  dihapuskan. 

Adapun  dalam  pasal  27  ayat  [1]  UUD  1945  dinyatakan, ’’ segala  warga  negara  bersamaan  kedudukan  didalam  hukum  dan  pemerintah  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintah  itu  dengan  tidak  ada  kecuainya.’’ Ayat  tersebut  mengandung  arti  bahwa  perlakuan  hukum  terhadap  semua  warga  negara  adalah  sama.  Siapapun  yang  melanggar  hukum  ditindak  tanpa  kecuali  dan  setiap  tersangka  berhak  mengajukan  pembelaan  di  dalam  proses  peradilan.  Selain  itu,  untuk  menduduki  jabatan  dalam  pemerintahan,  semua  warga  juga  mempunyai  hak  yang  sama.

      Namun  pada  kenyataan,  sering  kita  jumpai  fenomena  yang  sebaliknya.  Dalam  kasus-kasus  hukum  misalnya,’’keadilan’’  hanya  ditegaskan  terhadap  orang  kecil.  Kita  tentu  sering  menjumpai  kasus-kasus  kecil  yang  dilakukan  orang  kecil  yang  berujung  penjara.  Kasus-kasus  tersebut  seperti  pencurian  ayam,  sepatu  dsb.  Pelakunya  tentu  saja, ‘’orang  kecil’’  atau  katakanlah  penjahat  kelas  teri.  Untuk  kasus  seperti  ini,  dapat  dipastikan  pelakunya  akan  mejadi  penghuni  hotel  ‘’prodeo’’.

      Sekarang  bandingkan  dengan  kasus-kasus  besar  yang  dilakukan  oleh  penjahat-penjahat  kelas  kakap.  Mereka  ‘’mencuri’’  uang  negara  jutaan,  milyaran,  bahkan  triliunan  rupiah,  namun  sepertinya  tangan  keadilan  tidak  mampu  menjangkau  mereka.  Mereka  masih  saja  bebas  berkeliaran.

Akan  tetapi  syukurlah,  belakangan  ini  pemerintah  mulai  menampakan  keseriusannya  dalam  menegakan  keadilan  terhadap  semua  lapisan.  Melalui  instruksinya,  presiden  telah  mengultimatumkan  pembahasan  korupsi.  Kita  tahu  bahwa  korupsi  adalah  kejahatan  yang  sangat  menggurita  dan  membudaya  di  negeri  ini,  yang  pelakunya  tidak  lain  dari  penjahat-penjahat  kelas  kakap  itu.

F.  Upaya  Peningkatan  Keadilan  dan  Keterbukaan dalam Kehidupan

           Kita  dapat  memulai  dari  hal-hal  kecil,  diawali  dari  diri  kita sendiri.  Selanjutnya  kita  tularkan  kepada  orang-orang  terdekat  dilingkungan  keluarga,  sekolah  dan  tempat  tinggal  kita.  Berikut  ini  contoh  sikap  turut  serta  dalam  meningkatkan  keadilan  dalam  lingkungan  kehidupan  sehari-hari.

1. Dilingkungan  keluarga

            Keluarga  merupakan  bentuk  masyarakat  terkecil  yang  terdiri  atas  ayah, ibu  dan  anak.  Apabila  seluruh  keluarga  sejahtera  maka  masyarakat  sejahtera  dan  negara  akan  sejahtera. Dari  keluarga  yang  baik  akan  lahir  individu-individu  yang  baik  pula.  Karena  itulah,  pengembangan kesejahteraan  dan  kebahagian  keluarga  menjadi  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kebahagian  masyarakat.

            Sebagai  contoh  hubungan  dalam  keluarga  tidak  hanya  melaksanakan  ketentuan  dan  format yang  menyangkut  hak  kewajiban  suami  istri,  tetapi  juga  melaksanakan  keadilan  yang  mendasari  hubungan  kasih  sayang  dalam  keluarga.  Jika  keadilan  tersebut  tidak  dapat  ditegakkan,  maka  akan  menimbulkan  keresahan  dan  penderitaan  baik  untuk  suami  istri  maupun  anggota  keluarga  lain.

Contoh  lain,  sikap  dan  perilaku  orang  tua  harus  memberikan  teladan  yang  baik  dan  adil  terhadap  anak-anaknya.  Apabila  tidak  dapat  memberi  perlakuan  yang  sama  hendaknya  mengutarakan  sebab-sebabnya, sehingga  tidak  menimbulkan  kesan  orang  tua tidak  adil.  Kewajban  kita  sebagai  anak  yaitu  menjaga  nama  baik  orang  tua,  sopan  dalam  berbicara  dan  bersikap  baik  kepada  keduanya.

2. Diligkungan  sekolah

              Kegiatan  di  sekolah yang  dapat  mendorong  kita  untuk  memiliki  keberanian  dalam  membela  kebenaran  dan  keadilan  antara  lain;

a. Dalam  rangka  pengembangan  etika  hal  ini  dapat  ditunjukan  dengan  kegiatan  yang  bernilai  budi  luhur, seperti  kegiatan  peningkatan  ketakwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Tsa,  bersikap  dan  bertingkah laku  yang  baik,  serta  disiplin.

b. Penerapan  dan  pelaksanaan  tata  tertib  sekolah.  Apabila  tata  tertib  tidak  dapat  berjalan  maka  kekacauan,  ketidaktertiban  dan  keresahan  akan  terjadi  sehingga  mengakibatkan  terganggunya  kegiatan  proses  belajar  mengajar.

c. Kegiatan-kegiatan  pramuka,  palang  merah  remaja,  penelitian,  pencinta  alam,  olahraga,  dan  banyak  kegiatan  lainnya  yang  memotivasi  diri  untuk  melakukan  perbuatan  benar  dan  adil  serta  memupuk  sikap berani  membela  kebenaran.

3. Dilingkungan  masyarakat 

Penegakan  kebenaran  dan  keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat  merupakan  tuntunan  moral  yang  harus  dilaksanakan.  Sebab,  jika  tidak  kekacauan  dan  ketidaktertiban  akan  merajarela.

               Contoh  sikap  turut  serta  mengembangkan  keterbukaan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  yaitu;

a)      Membiasakan  menyelesaikan  masalah  bersama  dengan  musyawarah.

b)      Memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk  mengemukakan pendapat.

c)      Menghormati  perbedaan  pendapat  dalam  musyawarah.

d)     Menerima  hasil  keputusan  musyawarah.

e)      Menerima  kritik dan  saran  dari  orang  lain.

f)       Bertanya  jika  belum  jelas.

g)      Memegang  amanat  dengan  penuh  tanggung  jawab.     

4. Sikap  terbuka  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara

Dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  sikap  terbuka  harus  dilakskan  oleh setiap  warga  negara,  termasuk  oleh  pemerintah.  hal  ini  penting  agar  keterbukaan  tidak  hanya  terjadi  dilingkungan  masyarakat   tetapi  lebih  jauh  keterbuakan  harus  juga  berjalan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  dilakukan  secara  terbuka  dan  dapat  dipantau  oleh  warga  negara. Dengan  dilakukan  hal  ini  maka  kemungkunan  terjadinya  penyimpangn-penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  negara  dapat  di  perkecil. 

         Sikap  terbuka  adalah  sikap  untuk  bersedia  memeberitahukan  dan  sikap  untuk bersedia  menerima  pengetahuan  atau  informasi  dari pihak  lain.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sikap  terbuka  diperlukan  terutama  dalam  hal  menjaga  keutuhan  bangsa,  mempererat  hubungan  toleransi,  serta  untuk  menghindari  konflik.

             Maka  untuk  mewujudkan  sikap  terbuka  dibutuhkan  kondisi  sebagai  berikut;

a)      Terwujudnya  nilai  agama  dan  nilai  budaya  bangsa. Terwujudnya  sila  persatuan  Indonesia  yang  merupakan sila  ketiga  sebagai  landasan  untuk  mempersatukan  Indonesia.

b)      Terwujudnya  penyelenggaraan  negara  yang  mampu  memahami  dan  mengelola  kemajemukan  bangsa  secara  baik  dan  adil. 

c)      Terwujudnya  demokrasi  yang  menjamin  hak  dan  kewajiban  masyarakat.

d)     Pulihnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah.

5.  Keadilan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara

1)      Sikap adil  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara

Ketidakadilan  dapat  menciptakan  kecemburuan,  pertentangan,  kesenjangan  dan  disintegrasi  bangsa.  Dalam  kehidupan  berbangsa,  ketidakadilan dapat  menimbulkan  perilaku  anarkis  dan  pertikaian  antar golongan,  bahkan  dalam  pertingkaian  suku  bangsa  dapat  menyebabkan  perpecahan  wilayah.  Sedangkan  dalam  kehidupan  bernegara,  perbuatan  tidak  adil  dapat  menyebabkan  negara  mengalami  hambatan  dalam  menjalankan  roda  pemerintah  sehingga  mengalami  keterpurukan  dan  berdampak  pada  penderitaan  rakyat.  Dengan  demikian  keadilan  adalah  persyaratan  bagi  terwujudnya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa serta keutuhan  negara  kita.

2). Jaminan  keadilan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara

          Sebagai  warga  negara, kita  harus  ikut  serta  secaara  aktif  dalam  upaya  meningkatkan  jamminan  keadilan.  Jaminan  keadilan  bukan  hanya  merupakan  tanggung  jawab  pemrintah.  Partisipasi  warga  negara  juga  mutlak  diperlukan.  Partisipai  secara  dua  arah  diperlukan  agar  jaminan  keadilan  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  cara-cara  berikut  ini.

a)      Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara republik  indonesia.

b)      Menghormati setiap keputusan hukum yang  dibuat  oleh  lembaga  peradilan.

c)      Memberika pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung.

d)     Memberi dukugan terhadap pemerintah dalam upaya  meningkatkan jaminan  keadilan. 

e)      Memahami  dan  menghormati  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara.

          Dengan partisipasi  pemerintah  dan  warga  negara  dalam  meningkatkan  jaminan  keadilan  diharapkan  rasa  keadilan  dapat  benar-benar  dirasakan  oleh  warga  negara.  Selain  itu,  terwujudnya  rasa  keadilan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara diharapkan  dapat  mendorong  terjadinya  pemerataan  kesejahteraan  di  indonesia. Hal  ini  sangatlah  penting  mengingat  masih  banyak  terjadi  kesenjangan  ekonomi  yang  cukup  mencolok  dalam  masyarakat.  Tujuan  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial harus  terwujud.

 Dalam  rangka  jaminan  keadilan  suatu  negara  diperlukan  peraturan  yang  disebut  undang-undang  atau  hukum.  Hukum  merupakan  system  norma  yang  mengatur  kehidupan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  apabila  seseorang  mendapatkan  ketidakadilan,  ia  berhak  menngajukan  tuntunan.

Dalam  hukum,  tuntutan  keadilan  memiliki  dua  arti ;

1)         Dalam  arti  formal,  bahwa  keadilan  menuntut  agar  hukum  berlaku  secara  umum.

2)         Dalam  arti  material,bahwa  hukum  harus  adil.

Pelaksanaan  jaminan  keadilan  dituntut  oleh  penyelenggara  negara yang  baik  yang  didasarkan  kepada  beberapa  asas  umum,  diantaranya ;

a)         Asas  kepastian  hukum (principle  of  legal  security =  rechts zekerheid beginsed).  Asas  yang  menghendaki  agar  sikap  dan  keputusan  pejabat  administrasi  negara  yang  manapun  tidak  boleh  menimbulkan  keguncangan  hukum  atau  status  hukum.

b)         Asas  keseimbangan,  asas  ini menyatakan  bahwa  tindakan  disiplin  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat  administrasi  negara  harus  seimbang  dengan  kesalahan  yang  dibuatnya.

c)         Asas  kesamaan,  dalam  asas  ini  dinyatakan  bahwa  pejabat  administrasi  negara  menjatuhkan  keputusan  tanpa  pandang  bulu

d)        Asas  larangan  kesewenang-wenangan,  keputusan  sewenang-wenang  adalah  keputusan  yang  tidak  mempertimbangkan  semua  faktor  yang  relevan  secara  lengkap  dan  wajar  sehingga secara  akal  kurang  sesuai. 

G.  Analisis

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Sikap  keterbukaan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sangat  penting  untuk  menghindari  tindak  pidana  korupsi,  dan  untuk  menciptakan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  indonesia. Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Sikap terbuka juga termasuk sikap untuk bersedia memberitahukan dan menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers diharapkan akses informasi warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh warga negara. Pers sendiri diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat kepada warga negara. Selain itu, sikap netral harus terus dipertahankan oleh pers. Pers diharapkan tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial.

Akan tetapi, keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Di lihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kita tidak dapat mempersiapkan diri.

Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua disebutkan “...negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia memperoleh hak dan kewajiban yang sama atas keterbukaan dan keadilan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika ada keterbukaan dan keadilan. Aspirasi dan pendapat ditampung dan diseleksi, lalu dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Semua aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan mempermudah bangsa untuk mencapai keadilan, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bisa melalui lembaga perwakilan, selain itu jaminan untuk mengeluarkan aspirasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.       Kenyataanya penegakan hukum di Indonesia ditandai oleh berbagai kasus kontroversial dalam aspek penegakan peradilan. Contohnya kasus mbok Minah yang diadili dengan tuduhan mencuri dua buah biji kakau, pencuri kapas, pencuri semangka, dan seterusnya. Lembaga yang seharusnya menjadi tempat dan harapan pencari keadilan justru menjauhkannya, yang mestinya menjaga martabat dan harga diri hukum malah menodainya dengan berbagai keputusan yang dirasa kurang adil oleh sebagian besar pelaku hukum. Hal ini menimbulkan ketidak puasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun.

      Kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman dan melindungi, tapi justru sangat menekan, membuat sumpek, sekaligus tak memberi harapan. Perlu adanya keterbukaan dan keadilan dalam lembaga pemerintah agar terjadi transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan dan disintegrasi bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan, bahkan dalam pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebebkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita.

Untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan sosial, serta demokratisasi/ keterbukaan diperlukan partisipasi rakyat. Salah satu partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pembentukan kebijakan public melalui wakil-wakil rakyat. Semua kebijakan publik memerlukan dukungan masyarakat agar bisa efektif. Jika masyarakat melalui penentangan terhadap sejumlah kebijakan maka hal itu disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan. Jika hal itu dibiarkan terus maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaruan. Rakyat yang tidak tahu arahnya akan mudah kehilangan kendali dan emosional sehingga rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan menghasilkan kebijakan public dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan baik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterbukaan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  indonesia  harus  disertai  upaya  peningkatan  keadilan.  Karena  jika  hanya  dengan  keterbukaan  tanpa  adanya  keadilan,  maka  negara  yang  demokrasi  mustahil  dapat  tercapai.  Padahal,  keterbukaan  yang  dilakukan  pemerintah  indonesia  berlandaskan  pada  tujuan  untuk  mencapai  negara  yang  demokratis.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecil.

Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan dan disintegrasi bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan, bahkan dalam pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebebkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita.

B. Saran

Semoga  pemerintah  terus  berusaha  meningkatkan  keadilan.  Dan  warga  negara  indonesia  bisa  bersikap  lebih  terbuka,  sehingga  negara  menjadi  negara  demokratis.

Sebagai warga negara, kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi kita sebagai warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini:

1.   Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2.   Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.

3.   Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung.

4.   Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

5.   Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.

DAFT

 AR PUSTAKA

Amin,  suprihatini  dan Yudi  suparyanto. 2007.  Pendidikan  kewarganegaraan. 

  Klaten: sakra  mitra  kompetensi.

Anonim. 2014. ”Keterbukaan dan Keadilan”. http://nurul4fasad.wordpress.com.             Diakses tanggal 22 oktober 2015.

Anonim. 2013. ”keterbukaan Dan Jaminan Keadilan Dalam Berbangsa Dan Berne

               gara”.  http://fahmzul.blogspot.com. Diakses tanggal 22 oktober 2015

Anonim. 2010.  .”Keterbukaan dan Keadilan”.http://halil4.wordress.com. Diakses

               Tanggal 22 oktober 2015